PEMERINTAH Amerika Serikat resmi menetapkan tarif impor baru sebesar 32 persen kepada Indonesia per April 2025.
Kebijakan ini diberi label sebagai “tarif resiprokal,” namun dalam praktiknya dianggap tidak adil dan bersifat koersif.
Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), menilai tarif tersebut merupakan bentuk tekanan politik terselubung dari pemerintahan Donald Trump terhadap Indonesia.
“Defisit perdagangan Amerika dengan Indonesia sebenarnya kecil, hanya 1,49 persen dari total defisit Amerika. Jadi, penetapan tarif ini terkesan tidak masuk akal,” tegas Anthony, Jumat (25/7/2025).
Baca Juga:
Data menunjukkan defisit perdagangan Amerika dengan Indonesia naik dari USD 12,4 miliar pada 2019 menjadi USD 17,9 miliar pada 2024.
Namun, justru negara lain dengan defisit lebih besar tidak dikenakan tarif setinggi itu.
Anthony mencurigai kebijakan ini bukan semata urusan ekonomi, melainkan langkah strategis Amerika untuk menundukkan kebijakan perdagangan Indonesia yang dinilai terlalu mandiri dan protektif.
Isi Kesepakatan Dagang RI-AS Dinilai Timpang, Indonesia Diminta Buka Pasar Secara Sepihak
Setelah beberapa bulan negosiasi, Indonesia dan Amerika menandatangani kesepakatan dagang pada pertengahan Juli.
Namun isi perjanjiannya menuai kontroversi karena dinilai terlalu menguntungkan pihak Amerika.
“Indonesia diwajibkan membeli produk energi Amerika senilai USD 15 miliar, komoditas pertanian USD 4,5 miliar, dan 50 unit pesawat Boeing. Ini bukan kesepakatan dagang, ini pemaksaan,” ujar Anthony tajam.
Lebih dari itu, Indonesia juga diwajibkan menghapus seluruh hambatan non-tarif dan membuka pasar domestik secara penuh bagi produk Amerika.
Sebagai gantinya, Indonesia hanya mendapat janji akses ekspor ke AS yang tetap dikenai tarif 19 persen.
“Ini bukan perdagangan bebas, tapi perdagangan berat sebelah. Produk Amerika bebas masuk tanpa bea, sedangkan produk kita tetap dikenai tarif tinggi,” ungkap Anthony.
Menurutnya, ketimpangan dalam kesepakatan ini mencerminkan dominasi ekonomi Amerika terhadap negara berkembang seperti Indonesia.
“Bisa dibilang ini kolonialisme gaya baru,” tambahnya.
Petani dan Industri Dalam Negeri Akan Terpuruk, Ancaman Krusial Bagi Ketahanan Pangan Nasional
Salah satu dampak paling langsung dari kesepakatan ini adalah pada sektor pertanian dan peternakan nasional.
Produk-produk Amerika seperti jagung, daging sapi, dan kedelai berpotensi membanjiri pasar Indonesia.
“Harga jagung Amerika hanya 60-75 persen dari harga lokal. Tanpa perlindungan tarif dan hambatan teknis, petani kita akan kolaps,” kata Anthony memperingatkan.
Ia mengingatkan agar pemerintah belajar dari masa lalu, ketika liberalisasi pangan pasca-krisis 1998 memukul sektor tebu dan membuat Indonesia bergantung pada impor gula. Kini, skenario serupa bisa terulang di sektor jagung dan ternak.
“Kalau ini dibiarkan, kita akan kehilangan kemandirian pangan. Petani bangkrut, industri pakan rontok, dan harga bisa dikendalikan asing,” tegasnya.
Retaliasi Internasional dan Ancaman Diplomatik Mengintai, Kredibilitas Indonesia Jadi Taruhan
Dampak lain dari kesepakatan yang timpang ini adalah pada hubungan diplomatik Indonesia dengan negara mitra lainnya.
Banyak negara bisa merasa diperlakukan tidak adil karena tarif nol persen hanya diberlakukan untuk Amerika.
“Brasil, India, Tiongkok, Thailand, semua bisa protes karena tidak mendapat perlakuan yang sama. Ini berisiko memicu retaliasi,” jelas Anthony.
Menurutnya, Indonesia bisa kehilangan kredibilitas dalam forum dagang internasional seperti WTO atau ASEAN karena dianggap menerapkan kebijakan dagang yang diskriminatif.
“Sekali kredibilitas hilang, sangat sulit mengembalikannya. Ini bisa berdampak panjang pada ekspor kita ke negara lain,” ujarnya.
Anthony juga menyoroti bahwa pembukaan pasar domestik secara eksklusif untuk Amerika tanpa konsesi seimbang adalah pelanggaran terhadap prinsip perdagangan bebas yang setara.
Kesepakatan RI-AS Dinilai Tak Berpihak pada Kepentingan Nasional, Perlu Segera Dievaluasi
Anthony menyimpulkan bahwa kesepakatan perdagangan Indonesia-Amerika saat ini lebih menyerupai ultimatum ekonomi ketimbang negosiasi yang setara.
Ia mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi mendalam.
“Kalau dibiarkan, ini bukan hanya masalah dagang, tapi ancaman sistemik bagi perekonomian nasional dan stabilitas sosial. Pemerintah harus berani menegosiasikan ulang,” pungkasnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan publik dan DPR dalam pengawasan kebijakan perdagangan luar negeri yang berdampak strategis bagi masa depan bangsa.
“Ini saatnya kita bersikap. Kedaulatan ekonomi bukan hanya soal neraca dagang, tapi juga soal harga diri bangsa,” tutup Anthony.***
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infotelko.com dan Infoekonomi.com.
Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media 23jam.com dan Haiidn.com.
Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Hallotangsel.com dan Haisumatera.com.
Untuk mengikuti perkembangan berita nasional, bisinis dan internasional dalam bahasa Inggris, silahkan simak portal berita Indo24hours.com dan 01post.com.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.
Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.
Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.
Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.
Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center
